Momen Anies Nongkrong Bersama Buruh yang Demo di Kantornya hingga UMP DKI 2022 Naik Rp 37 Ribu

Masih ingat, beberapa hari lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh yang demo di kantornya ? Dalam kejadian itu, ada beberapa momen yang disorot yakni Anies nongkrong bersama buruh hingga diteriaki Presiden. Kini secara resmi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 telah ditentukan.

Besarannya yakni sebesar Rp 4.453.935,536 atau naik sekitar Rp 37 ribu dari UMP DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548. Pemprov DKI Jakarta mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 atau naik sekitar Rp 37 ribu dari UMP DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548. "Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan persnya, Minggu (21/11/2021).

Pernyataan pers ini disampaikan Anies Baswedan setelah sejumlah kelompok buruh mendesak Pemprov DKI Jakarta mengumumkan besaran UMP DKI tahun 2022. Menurut Anies, keputusan besaran UMP ini diambilnya merujuk pada ketentuan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kepada para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya.

Tentunya tak lupa dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Adapun Pemprov DKI Jakarta juga akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Sebagai informasi, Pemprov DKI mengklaim telah melakukan berbagai jenis program kolaborasi ketenagakerjaan, baik yang sedang berjalan maupun dalam proses akhir perencanaan.

Program kolaborasi ini berisikan sejumlah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh. Di antaranya, dengan memberikan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, dan biaya personal pendidikan. Adapun program program yang dilakukan tersebut, yaitu: 1. Perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dari yang semula berpenghasilan UMP + 10% (sepuluh persen) menjadi UMP + 15% (lima belas persen) agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja/buruh, sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup pekerja/buruh di Jakarta.

2. Anak anak penerima kartu pekerja diutamakan mendapat KJP plus dan biaya pendidikan masuk sekolah. 3. Memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, serta kolaborator. 4. Pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja/buruh serta memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e Order.

5. Program biaya pendidikan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK, maupun pekerja/buruh yang dirumahkan tanpa diberikan/dikurangi upahnya. 6. Program bantuan bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat pandemi COVID 19. 7. Program kolaborasi antara Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Asosiasi Pengusaha berupa bantuan sarana dan prasana bagi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memiliki usaha

Sekira seribu buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI. Mereka menuntut kejelasan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Tahun 2022. Dalam aksinya, ribuan buruh sempat tutup separuh bahu jalan di depan Balai Kota DKI, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021).

"Kami aksi ke sini dalam persiapan penetapan upah minimum. Kami dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, terdiri dari tiga wilayah yakni Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat," ucap Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPSI Jakarta Timur, Endang Hidayat di lokasi. Kehadiran mereka, untuk meminta kelayakan perihal UMP DKI Jakarta 2022. Pasalnya, seperti yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kenaikan UMP DKI hanya sebesar 1,09 persen atau naik sekitar Rp 37 ribu.

"Kami sudah siapkan proposal kami untuk Pak Anies. Salah satu unsurnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2021, kalau kami menyampaikan 3,57 persen adalah suatu angka yang realistis. Di bawah batas minimal," jelasnya. "Angka angka tersebut kami kaji dan mempertimbangkan juga UU sebelumnya. UU 13 Tahun 2003, adanya kehidupan layak, PP 78 Tahun 2015 mengkaji di dalamnya tentang angka hidup layak dan PP 36 yang ditentukan oleh Jokowi," tambahnya. Adapun, perwakilan para buruh tengah melakukan audiensi dengan pihak Pemprov DKI.

Selain itu, para buruh juga sempat bersitegang dengan pihak kepolisian yang berjaga. Pasalnya, imbas aksi unjuk rasa ini arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan lantaran buruh sempat menutup separuh bahu jalan depan Balai Kota DKI. Bukan hujatan atau sindiran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat teriakan istimewa dari para buruh yang berdemo.

Sekitar seribu buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021). Mereka menuntut kepastian upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022. Kedatangan massa buruh disertai dengan satu mobil komando.

Selesai massa buruh berorasi, Anies menemui mereka yang telah menunggu di depan Balai Kota DKI. Setelah menyampaikan beberapa patah kata, Anies mengajak para buruh menyanyikan lagu Padamu Negeri. "Sebelum kita akhiri kita nyanyikan bagimu negeri. Yuk berdiri semua," ujar Anies di lokasi, Kamis (18/11/2021).

Tak berselang lama, satu di antara massa buruh berteriak "Hidup Presiden Indonesia". Tak sampai di situ, teriakan kembali terdengar setelah lagu selesai dinyanyikan. "Anies Presiden," ucap buruh.

"Hidup Presiden Buruh Indonesia," sahut buruh dari mobil komando. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menjawab tuntutan buruh yang menggelar aksi terkait minimnya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/21). Dalam kesempatan tersebut, setelah melakukan audiensi dengan delapan perwakilan buruh, Anies mendengarkan permintaan para buruh yang menuntut lebih atas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

"Terima kasih untuk mereka mereka yang memilih untuk menyuarakan aspirasi para buruh. Mereka adalah orang orang yang memikirkan kesejahteraan semuanya," ucap Anies saat menemui para buruh di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/21). Orang nomor satu di Ibu Kota ini tidak bisa menjanjikan kenaikan UMP Jakarta 2022, bisa sesuai dengan harapan para buruh. Lantaran, menaikkan UMP harus mengikuti ketentuan yang ada. Kendati demikian, kata Anies, Pemprov DKI berusaha membantu dengan cara mengurangi biaya hidup para buruh.

"Saya sampaikan bahwa ketentuan ketentuan yang sekarang ada di dalam peraturan pemerintah (tentang pengupahan Red) adalah ketentuan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu kita merencanakan untuk bisa membantu para buruh dengan cara mengurangi biaya hidup mereka," ucapnya. Ia juga mengatakan bantuan mengurangi biaya hidup dilakukan oleh Pemprov DKI dengan memberikan fasilitas, seperti pangan murah, keringanan biaya transportasi, hingga kartu jakarta pintar untuk anak anaknya. "Walaupun pendapatan sudah diatur lewat PP yang ada, tapi mudah mudahan mereka bisa menabung karena biaya hidup lebih rendah dari Pemprov DKI Jakarta," tutupnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa senang dapat berdialog dengan para buruh yang berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11/2021). Selain menerima perwakilan buruh yang mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPSI Jakarta Timur ini, Anies juga menemui para demonstran di depan kantornya. Dikutip melalui akun Instagram miliknya @aniesbaswedan, dia menyebut kedatangan para buruh ke kantornya ingin menuntut kepastian kenaikan upah minimum regional (UMR) di Jakarta.

“Kami di Pemprov DKI merencanakan untuk bisa membantu para buruh dengan tetap menaati berbagai ketentuan yang sekarang ada di dalam peraturan pemerintahan,” kata Anies pada Kamis (18/11/2021). Menurutnya, ada dua sisi yang bisa pemerintah daerah bantu, agar buruh bisa mencapai kesejahteraan lebih tinggi. Pertama dengan cara meningkatkan pendapatan (UMP), dan yang kedua dibantu dengan menurunkan biaya hidup. “Pemprov DKI memfasilitasi buruh/pekerja di Jakarta dengan pangan murah, memberikan subsidi biaya transportasi, dan KJP Plus untuk anak anaknya,” ujarnya.

Dengan bantuan bantuan tersebut diharapkan bisa mengurangi biaya hidup, sehingga walaupun pendapatan sudah dinaikkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) yang ada. Harapannya, mereka akan punya lebih banyak selisih pendapatan yang bisa ditabung, dengan demikian kesejahteraan buruh ke depannya makin meningkat. “Terima kasih kepada mereka yang memilih untuk menyuarakan aspirasi para buruh. Mereka adalah orang orang yang memikirkan kesejahteraan semuanya,” imbuh Anies.

Massa buruh yang berunjuk rasa meminta kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022 di depan Balai Kota Jakarta, berhasil memanggil Gubernur Anies Baswedan keluar, Kamis (18/11/2021). Orang nomor satu di DKI itu menemui para buruh yang sebelumnya sudah berapi api berorasi. Anies langsung dikerubungi dan dilingkari massa yang mengatasnamakan diri Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Di depan ratusan buruh, Anies berbicara tentang mekanisme penetapan UMP. Menurutnya, UMP DKI 2022 ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP 2022 yakni sebesar 1,09%.

Sementara, Anies megatakan, Pemprov DKI bertugas membantu meminimalisasi pengeluaran buruh dengan berbagai program. Dengan sejumlah program yang dirancang memberikan kemudahan kepada masyarakat termasuk buruh, maka pengeluaran bisa ditekan. "Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP tuh ngatur pendapatan. Maka di situ diatur ketentuannya dari kementerian tenaga kerja. Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," kata Anies.

Anies sampai nongkrong bersama para buruh. Menjelaskan lebih detail tentang peran Pemprov terkait kesejahteraan buruh, Anies menyebutkan beberapa program yang telah dijalankan. Sebagai contoh, guna memangkas biaya transportasi Pemprov menghadirkan transportasi gratis bagi warga Jakarta.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.